SulutPlus.Com, BOLMONG – Siapakah sosok birokrat dibalik keberhasilan Pemkab Bolmong meraih opini WTP dari BPK RI. Tentu saja dia adalah Tahlis Gallang Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong.
Pasalnya, Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Senin 15 Mei 2022.
Opini ketiga ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah S.E M.M, CSFA kepada Penjabat (Pj) Bupati Bolmong Limi Mokodompit dan Ketua DPRD Welty Komaling.
TG sapaan akrab Tahlis Gallang dianggap berhasil membawa Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) keluar dari zona merah atas pengelolaan keuangan serta persoalan aset.
Kerja keras tim, perlahan mulai mampu mengurai benang kusut yang selama ini menjadi hambatan dalam meraih predikat opini dari BPK.
Aset yang mencapai puluhan miliar itu berhasil diurai satu-persatu dengan buah kerja keras dari seluruh SKPD.
Kabupaten Induk di Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini, baru saja mempertahankan opini WTP ketiga kalinya atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022.
Opini WTP bukan sekedar kompetisi bergengsi di lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, tapi merupakan satu kewajiban.
Puluhan tahun berada di zona merah, namun Pemkab Bolmong perlahan mampu keluar.
Di Indonesia, sebutan orang “gila” dalam penataan bikrokrasi sudah awam disematkan pada sosok birokrat yang pernah dipercayakan sebagai Sekda di tiga daerah yang berbeda ini.
Ada diksi kata “gila” karena memang mendapat amanah untuk mengurus daerah bukan hal yang mudah.
Saat menjabat Sekda perdana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), alumni lulusan terbaik STPDN (Kini IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ini mampu menunjukan kemampuannya dalam bidang pengelolaan keuangan.
Itu terbukti Kabupaten Bolsel mampu meraih opini WTP dari BPK RI untuk pertama kali.
Sukses membawa Bolsel, TG lalu pindah ke Kotamobagu. Sebagai Sekkot, TG juga menunjukan hal yang sama. TG menjadi leader dalam bidang pelaporan atas penggunaan dana kepada BPK RI. Alhasil, Pemkot Kotamobagu meraih opini WTP.
Kemudian pada tahun 2018, TG hijrah ke Kabupaten Bolmong sebagai Sekda.
Daerah yang dikenal lumbung beras Sulut ini rupanya menyimpan problem masalah yang amat serius. Ibarat penyakit, Kabupaten Bolmong diganjar kronis.
Meski begitu, TG perlahan mulai merubah pola dan menata pemerintahan. Disiplin ASN mulai dibenahi. Setelahnya, persoalan asset dan keuangan yang selama ini menjadi hambatan Pemkab Bolmong meraih opini WTP mulai ditelusuri.
Terbukti atas kerja keras tim yang dibentuk, aset mampu diungkap. Bukan hanya terlibat di atas kertas, tapi ikut terlibat langsung menangani aset yang menjadi problem serius di Pemkab Bolmong.
Dengan segudang tantangan dan tanggung jawab, Tahlis mampu menjawabnya. Jawaban paling berkelasnya adalah prestasi, dan mampu keluar dari zona merah.
Alhasil, Pemkab Bolmong meraih WTP untuk ketiga kalinya.
Atas prestasi tersebut, tentu sosok atau tokoh utama yang pantas disemangatkan pada keberhasilan Pemkab Bolmong itu adalah TG.
Tahlis sendiri sosok yang lebih banyak diam dalam bekerja. Bahkan TG jarang terekspos di setiap momentum. Karena TG memiliki karakter unik dan berbeda dengan lainnya.*
